Jumat, 01 Februari 2013

Kiat Bill Gates dan Impian IGOS

Kiat Bill Gates dan Impian IGOS
Print PDF Facebook Twitter Email

Medy P. Sargo
Kepala Bidang Perguruan Tinggi dan Lemlitbang, Asdep Kekayaan Intelektual dan Standardisasi Iptek, Kemenristek

Masih teringat pada kunjungan Bill Gates ke Indonesia di tahun 2008, yang disambut Presiden RI secara protokoler di Istana Negara. Rupanya Bill Gates sebagai seorang “raja” dari kerajaan bisnis teknologi informasi tidak dianggap sebagai tamu biasa.
   
Bagi Bill Gates sendiri tentu bukan yang pertamakalinya ia menerima penghormatan hangat dari seorang kepala negara asing yang dikunjunginya. Ia telah mengunjungi berbagai negara yang dianggap penting dan memiliki prospek yang bagus untuk masa depan kerajaan bisnis teknologi informasinya, diantaranya India dan China.
   
Bill Gates adalah sosok yang boleh dibilang amat populer di dunia teknologi informasi.  Bukan saja karena keuletan dan kegigihannya dalam pencapaian hingga dapat mengubah dunia seakan lebih kecil dari ukuran sesungguhnya, namun bahkan telah mempercepat proses transformasi peradaban manusia menuju era dunia maya. Ia juga telah memberi inspirasi bagi perkembangan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang informasi di berbagai belahan dunia.
   
Sinyal Keprihatinan
Gates tentu memiliki segudang pengalaman yang kuat dalam perjalanan bisnisnya hingga begitu percaya bahwa betapa pentingnya hak kekayaan intelektual (HKI) dalam bisnis teknologi informasi. Kendati dengan perasaan khawatir dia harus tetap berjuang membangun Microsoft Corporation agar bisa mengungguli Apple yang dipimpin pesaingnya, Steve Jobs yang sudah lebih dulu sukses.
   
Bagi Gates bisnis adalah suatu permainan, perang intelektual dan kemampuan. Ia tidak akan lengah mengabaikan perlindungan terhadap hasil kreasi orang-orang yang mendukung dalam menjalankan bisnisnya di industri TI. Di sisi lain,  Gates adalah seorang ambisius yang memiliki keinginan meminggirkan pesaing-pesaing seperti Apple atau IBM. Lebih jauh dari itu,  terkesan bisa jadi ia tidak menyukai pertumbuhan kemampuan teknologi informasi suatu negara yang menjadi tujuan pasarnya. Pada dasarnya Gates tidak akan mentolerir kegiatan pelanggaran atas hak cipta piranti lunak, karena hal itu akan mencederai   eksistensi kerajaan bisnisnya.
   
Pada Tahun 1997 klaim Amerika atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan Indonesia mencapai   668,2  juta  dollar AS,   dan  256,1 juta  dollar  AS  diantaranya  di  bidang  program komputer. Sepuluh tahun kemudian, yaitu pada tahun 2007, Indonesia tercatat sebagai negara pada urutan  ketiga  terburuk di dunia setelah Zimbabwe dan Vietnam dalam penggunaan piranti lunak komputer illegal.

Pada tahun 2008, di saat kunjungan Bill Gates ke Indonesia, tercatat adanya kenaikan angka kerugian bila mengacu pada laporan Business Software Association (BSA) dan International Data Corporation (IDC). Laporan tersebut mengungkapkan  bahwa potensi kerugian Amerika Serikat mencapai US$ 544 juta dari pembajakan perangkat lunak di Indonesia di tahun itu. Angka tersebut menegaskan  tingkat pembajakan telah mencapai angka 85%. Konon sebagaimana dilansir berbagai media massa,  Indonesia tercatat pada posisi 12 besar dari 110 negara yang melakukan pembajakan di dunia.
   
Keprihatinan Bill Gates atas maraknya pelanggaran hak cipta di Indonesia rupanya diungkapkan dengan menyodorkan beberapa paket penawaran Bill Gates kepada pemerintah Indonesia. Paket penawaran Bill Gates ini pada dasarnya lebih berorientasi pada pengembangan dunia pendidikan. Salah satunya adalah perluasan pemanfaatan komputer di dunia pendidikan dengan menggunakan perangkat lunak secara gratis. Kemudian tawaran kerjasama riset di bidang pengembangan vaksin flu burung. Hal ini mengingat flu burung sedang menjadi isu penting di tengah masyarakat Indonesia.
   
Pada dasarnya paket tawaran Bill Gates tersebut hanya merupakan bagian dari strategi pemasaran model Gates, walaupun dapat dianggap sebagai sinyal keprihatinan atas maraknya pelanggaran hak cipta piranti lunak. Sebelumnya ada pendapat bahwa alasan mahalnya harga piranti lunak menyebabkan maraknya pembajakan di Indonesia. Itu semua tentu saja sudah masuk di kepala Gates.

Impian IGOS
Sulit bagi Indonesia untuk menampik tawaran Gates, pasalnya Indonesia sudah memasuki dunia informasi yang tidak mungkin mundur ke belakang. Sementara perkembangan teknologi informasi sudah demikian pesat seiring pesatnya perpindahan level teknologi dari generasi tertentu ke generasi yang lebih maju.
   
Terlepas dari persoalan pembajakan hak cipta, Microsoft Corporation nampaknya sudah dapat membuktikan sendiri bahwa perjalanan bisnisnya di Indonesia justru semakin kuat. Terutama setelah kadatangan Bill Gates ke Indonesia dengan mengusung gagasan memajukan pendidikan melalui program biaya murah penggunaan komputer.
   
Sementara penerapan Open Source Software (OSS) dalam rangka Indonesia, go open source (IGOS) sebagaimana digagas pemerintah Indonesia yang semula diperkirakan akan dapat mengurangi dominasi piranti lunak berlisensi secara signifikan, ternyata tidak terbukti. Setidak-tidaknya terkesan pemerintah tiba-tiba memperlambat larinya sebelum mencapai garis finish.
   
Faktanya belum banyak instansi pemerintah yang melakukan migrasi dari software berlisensi ke open source, kecuali Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara,  Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, dan disusul beberapa kantor pemerintah daerah, khususnya di Propinsi Bali. Walaupun demikian migrasi ke open source di beberapa instansi tersebut rupanya belum menyeluruh. Hal ini disebabkan masih dijumpainya beberapa kelemahan dari OSS yang dikembangkan, sehingga sebagian masih nyaman menggunakan piranti lunak berlisensi.
   
Program IGOS merupakan semangat untuk meningkatkan penggunaan piranti lunak sumber terbuka di Indoneisa. Implikasinya akan memberi lebih banyak alternatif penggunaan piranti lunak oleh masyarakat secara legal dan terjangkau. Sementara perkembangan TI dunia sebagaimana yang diinginkan Bill Gates akan mengarah pada pencapaian impian 10 tahun mendatang terhitung sejak kunjungan pertamakalinya ke Indonesia di tahun 2008. Dimana setiap orang akan dengan mudah berhubungan dengan layar tampilan apa saja yang terdekat. Hal ini tentu saja ini menjadi peluang yang menjanjikan bagi industri piranti lunak. 
   
Impian Bill Gates sah-sah saja. Demikian pula impian bangsa Indonesia untuk bisa menekan tingkat pembajakan melalui upaya penerapan OSS adalah sah adanya. Impian suatu bangsa yang merdeka dan menghormati persaingan sehat serta terbuka dalam semangat globalisasi.

Kesiapan Indonesia
Pendekatan Bill Gates lewat isu pendidikan nampaknya amat taktis dan sangat mengena. Bertepatan ketika Indonesia menyadari bahwa dunia pendidikan tidak boleh tertinggal dalam pemanfaatan teknologi informasi. Melalui dunia pendidikanlah akan lebih mudah membuka hubungan luas dengan dunia luar. Aplikasi komputer selain di dunia bisnis memang sangat tepat diaplikasikan di dunia pendidikan.
   
Kebutuhan mendesak dunia pendidikan terhadap aplikasi software yang mutakhir dengan perkembangan informasi global nampaknya lebih cepat terjawab oleh industri piranti lunak berkelas dunia seperti Microsoft. Sementara penerapan OSS masih saja tertatih-tatih. Kendati pun penggunaan piranti lunak sumber terbuka ini diperkirakan akan mampu mengurangi praktek pembajakan terhadap piranti lunak berlisensi.
   
Sejauh ini ada anggapan bahwa kebijakan atas penerapan OSS adalah merupakan langkah keliru yang dapat melemahkan industri perangkat lunak dan melemahkan daya saing jangka panjang, maka anggapan tersebut hanyalah merupakan upaya kalangan yang berkepetingan dengan dominasi pasar, hingga mencoba merumuskan kembali suatu definisi pelecehan terhadap hak cipta dan mencoba mengkaitkannya dengan isu melemahnya upaya penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta di Indonesia, khususnya di bidang piranti lunak.
   
Pada bulan Februari 2010 International Intellectual Property Alliance (IIPA) yang berkedudukan di Amerika membuka anggapan bahwa Indonesia telah mengabaikan penghormatan terhadap hak cipta. Bahkan lembaga swasta ini mengusulkan  United State Trade Representative (USTR) untuk memasukkan Indonesia, Brazil, India, Filipina, Thailand dan Vietnam dalam daftar negara-negara yang perlu diawasi secara ketat. Alasannya antara lain karena kebijakan pemerintah negara-negara ini yang mendorong penggunaan Open source Software di Institusi Pemerintah.
   
Memang pada akhirnya kebijakan pemerintah untuk mendorong migrasi penggunaan piranti lunak ke sumber terbuka (OSS) tidak akan berhasil jika tidak mendapat dukungan masyarakat. Hal ini karena pemerintah tidak mungkin mengupayakan lebih jauh dari sekedar himbauan. Pemerintah hanya dapat memfasilitasi hak masyarakat dalam bidang penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi informasi.
   
Indonesia dengan segala potensi yang dimiliki memerlukan tokoh-tokoh sukses yang mampu memberi inspirasi. Bill Gates adalah salah satu kisah sukses yang paling dikenal dan menjadi panutan masyarakat ilmu pengetahuan. Sudah semestinya kita berani berharap pada generasi muda ilmu pengetahuan di negeri ini agar muncul sebagai inspirator di bidang pengembangan OSS menuju generasi maju. Pada akhirnya masyarakat akan memiliki banyak pilihan dan menentukan sendiri secara bebas.  (Media HKI, Vol. VIII/Desember 2011)

Royalti, Impian Inventor

Royalti, Impian Inventor
Print PDF Facebook Twitter Email


Medy P Sargo
Kepala Bidang Perguruan Tinggi & Lemlitbang, Kemenristek

Setelah kontroversi mengenai isu kesejahteraan peneliti mengemuka, kini di kalangan dunia kepenelitian muncul isu tentang royalti (imbalan bagi hasil) bagi peneliti, khususnya di kalangan mereka yang telah berhasil menelurkan invensi (penemuan teknologi baru) bernilai ekonomi.

Berbeda dengan pekerja di bidang seni, seperti pencipta lagu atau penulis novel yang bisa kaya mendadak jika karyanya sukses di pasar, jaminan kesejahteraan bagi inventor (orang yang menemukan teknologi baru), khususnya yang berstatus pegawai negeri sipil, baik peneliti maupun perekayasa, masih jauh panggang dari api.

Bagaimana tidak? Bagi inventor yang terikat dengan sebuah institusi tempat mereka bekerja, invensi yang ia hasilkan, sepanjang berkaitan dengan penugasan dan pembiayaan oleh institusi tempatnya bekerja, akan menjadi milik institusi. Inventornya sendiri belum tentu dapat menikmati langsung manfaat ekonomi dari komersialisasi invensi tersebut.

Sungguh pun inventor dapat memiliki hak royalti atau imbalan dari pemanfaatan invensi secara komersial. Namun, pada praktiknya tidak serta-merta dapat meraih impian tersebut. Dalam undang-undang tentang hak kekayaan intelektual (HKl), seperti Undang-Undang Paten atau Undang-Undang Hak Cipta, terdapat ketentuan yang mengatur royalti. Pengaturan itu cukup jelas, misalnya Pasal 12 ayat (3) UU Nomor 14/2001 tentang Paten menyebutkan bahwa inventor berhak mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari invensi tersebut.

Belum diatur khusus
Hak itu jelas sudah dijamin dalam undang-undang. Namun, bagi institusi pemerintahan, implementasinya memang tidak cukup hanya mendasarkan pada pasal undang-undang tersebut. Memang sulit dimengerti mengapa hingga saat ini belum ada instrumen hukum yang secara khusus bisa melandasi pelaksanaan Pasal12 tersebut.

Sebuah lembaga litbang milik pemerintah ataupun perguruan tinggi negeri tidak memiliki kewenangan atas pengelolaan anggaran yang diterima dari publik. Dalam konteks penerimaan royalti dari industri sebagai kompensasi atas pemanfaatan HKI hasil litbang, oleh UU Nomor 20/1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), penerimaan royalti tersebut diperlakukan sebagai penerimaan negara bukan pajak yang harus segera disetor ke kas negara.

Ketentuan yang demikian cukup masuk akal; ketika negara telah mengeluarkan sekian banyak biaya penelitian kemudian mengklaim kepemilikan hasilnya sebagai aset negara. Namun, ketentuan tersebut sepertinya mengabaikan economic rights seorang inventor, kecuali moral rights semata. Padahal secara nyata seorang inventor telah berkontribusi, khususnya melibatkan brainware dalam kegiatan penelitian hingga menghasilkan teknologi bernilai ekonomi tinggi.

Bila melihat betapa rumitnya sistem penganggaran bagi pelaksanaan kegiatan penelitian yang belum mengakomodasi reward system secara memadai, dapat dipahami jika muncul anggapan bahwa pengaturan sistem keuangan negara untuk kegiatan riset di bidang teknologi terkesan kaku. Menurut hemat penulis, negara bisa saja menerbitkan peraturan yang memungkinkan penyetoran PNBP ke kas negara dilakukan setelah kewajiban pajak dan pembayaran royalti inventor dilaksanakan.

Seorang inventor yang bekerja di sebuah lembaga riset di Amerika, misalnya di Battelle Memorial Institute (BMI) yang berpusat di Columbus City, akan menerima royalti sebesar 10% dari hasil penjualan paten yang dilakukan institusinya. Angka sebesar itu membebaskan inventor dari kewajiban mengelola paten selama masa perlindungannya aktif. Ketentuan itu berlaku juga di sebuah industri pesawat terbang raksasa Boeing yang berpusat di Seattle. Bahkan beberapa perusahaan dan perguruan tinggi di Jepang dan Taiwan juga menerapkan kebijakan yang sama.

Royalti sebagai penghargaan
Pemberian penghargaan dalam bentuk royalti kepada inventor merupakan hal yang lumrah mengingat suatu karya intelektual lahir atas kerja keras seorang atau sekelompok orang yang mengabdikan dirinya pada ilmu pengetahuan. Terlepas apakah kemampuan yang dimiliki seorang inventor merupakan berkat pendidikan yang dibiayai oleh negara atau bukan, yang pasti hasil karya penelitian dapat memberi manfaat bagi kehidupan dan bahkan sangat mungkin menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Namun, tentu saja negara tidak dapat memperlakukan sama terhadap hasil-hasil penelitian. Tidak semua hasil penelitian dapat menggandeng inventornya meraih hak royalti. Royalti hanya patut diberikan kepada inventor jika invensinya telah memberi manfaat ekonomi, dan untuk itu harus dapat dimanfaatkan oleh industri.

Persoalan akan muncul jika sebuah invensi tidak dilindungi dalam sistern hak kekayaan intelektual, sebuah lembaga litbang ataupun perguruan tinggi sebagai penghasil teknologi tidak serta-merta memiliki kewenangan atas pemberian lisensi kepada pihak manapun. Sebab, perjanjian lisensi teknologi hanya mungkin dilakukan jika objek lisensi adalah teknologi yang telah mendapatkan perlindungan hukum dalam sistem HKI.

Tentu saja hasil-hasil penelitian yang tidak dilindungi secara hukum belum bisa dikategorikan ke dalam HKI karena belum memperoleh legalitas kepemilikan dari negara. Kendati, pendaftaran HKI pun sebenarnya baru merupakan asumsi hukum atas legalitas kepemilikan hingga terbukti sebaliknya.

Namun, demikianlah adanya perlakuan hukum atas sebuah karya intelektual. Karena itulah objek dalam perjanjian lisensi harus berstatus jelas, siapa pemilik asetnya. Dengan begitu, pemilik aset berwenang memberikan lisensi dan berhak mendapatkan royalti, hingga turunannya akan jatuh pula kepada royalti inventor.

Sistem royalti akan lebih mendorong para peneliti atau perekayasa fokus pada kegiatan penelitian yang bermanfaat bagi industri. Dengan demikian, sekaligus akan mendorong industri kreatif berkembang pesat hingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi lebih kuat. Pemerintah seyogianya melihat prospek ini sebagai tantangan yang menggairahkan sejalan dengan program pengembangan industri kreatif. Apalagi saat ini pemerintah sedang mengajukan perubahan atas UU Nomor 20/1997. Ini adalah saat yang tepat memasukkan isu royalti inventor dalam daftar inventarisasi masalah bagi perubahan undang-undang PNBP tersebut. Jika tidak, pertanyaannya ialah kapan akan dimulai?  (Media Indonesia, 1 Mei 2012)

Pengganti Mobil Konvensional

Pengganti Mobil Konvensional
Print PDF Facebook Twitter Email


Medy P Sargo
Kepala Bidang Perguruan Tinggi & Lemlitbang, Kemenristek

Beberapa hari lalu, banyak pemberitaan tentang rencana pemerintah mengembangkan mobil listrik yang dijanjikan bakal mampu menggantikan mobil konvensional yang menggunakan bahan bakar minyak. Bukan tanpa alasan pemerintah menggaungkan program mobil listrik ini. Mobil listrik didesain sebagai produk ramah lingkungan dan di saat yang sama pemerintah sedang giat-giatnya mengampanyekan hemat energi bahan bakar minyak sehubungan dengan semakin menipisnya cadangan minyak bumi Indonesia. Menurut catatan US Geological Survey Oil and Gas Journal, 1995-2000, persediaan cadangan minyak di bumi Indonesia diperkirakan tinggal cukup untuk jangka waktu 15 tahun saja dengan asumsi tingkat konsumsi tinggi 5-6 persen setahun.

Kendati antusiasme masyarakat tidak setinggi ketika mobil Esemka hasil rancangan pelajar SMK Solo diperkenalkan kepada publik, kali ini justru pemerintah sepertinya yang jauh lebih menyemangati program mobil listrik yang akan digiring sebagai mobil nasional. Konon teknologi pendukungnya sudah dilakukan penelitian oleh LIPI sejak tahun 80-an kendati belum satu pun patennya yang terbit ke permukaan. Soal itu, tampaknya tidak jauh berbeda dengan mobil Esemka.

Mobil listrik adalah kendaraan bermesin yang menggunakan listrik penggerak yang disimpan dalam baterai tanpa menggunakan bahan bakar minyak atau gas. Di beberapa negara industri mobil listrik dalam berbagai seri sudah banyak diproduksi. Di antaranya Tesla Roadster, Renault Fluence ZE, Mitsubishi i MiEV, Nissan Leaf, Smart ED, Ford Focus Electric, BMW ActiveE, dan Coda. Namun, hingga awal April 2012 baru sekitar 27.000 unit terjual di seluruh dunia.

Kehadiran mobil listrik nasional nanti diharapkan mampu menjawab persoalan kelangkaan bahan bakar minyak dan gas di masa depan. Beberapa negara di Eropa sudah mulai memikirkan ke arah itu. Kendati sampai sejauh ini belum ada satu negara pun yang berhasil menggantikan mobil konvensional berbahan bakar minyak dengan mobil listrik. Rata-rata baru untuk kalangan terbatas. Lalu bagaimana halnya dengan Indonesia, akankah mobil listrik yang digiring sebagai kendaraan masa depan itu mampu diproduksi secara massal dengan mengandalkan teknologi domestik?

Perlu Waktu

Terlepas dari persoalan kemungkinan pupusnya harapan masyarakat, perlu dikaji dengan kepala dingin terhadap segala aspek yang memengaruhi sebuah produk teknologi bernilai ekonomi tinggi seperti kendaraan bermotor. Sebuah industri otomotif sebesar Toyota, misalnya, ternyata perlu mengembangkan teknologi dan desainnya secara terus-menerus untuk bisa mempertahankan pasarnya di dunia. Begitu pun Hyundai atau industri mobil lain yang telah mendapat tempat di pasar dunia. Apalagi untuk mobil listrik yang masih membutuhkan pengakuan masyarakat dan menuntut perubahan gaya hidup konsumen, khususnya di Indonesia.

Untuk mobil konvensional saja India setidaknya memerlukan lebih dari 10 tahun guna mengubah teknologi dan desain produknya agar dapat masuk ke pasar dunia kendati konsumen domestiknya tidak terlalu menuntut suatu perubahan radikal dari produk-produk dalam negerinya. Kabarnya masyarakat India lebih mengedepankan penghargaan terhadap produk dalam negerinya. Ini tentu sangat berbeda dengan masyarakat Indonesia yang sudah telanjur konsumtif dan cenderung memilih merek-merek berbau impor. Sebenarnya tidak sedikit produk nasional yang memiliki kualitas baik, tetapi terhadap produk-produk berteknologi tinggi, masih ada semacam sikap keraguan.

Saat ini sedang ditunjukkan seakan-akan masyarakat telah membuka mata untuk mengakui bahwa karya besar produk berteknologi tinggi ternyata bisa dihasilkan anak bangsa. Sungguhkah demikian? Bukankah selama ini tidak pernah ditunjukkan siapa yang berani mempertanggungjawabkan patennya. Padahal, sebuah teknologi baru yang akan dikembangkan dalam skala industri, sebaiknya dipatenkan lebih dulu sebab sulit dipercaya sebuah produk yang menggunakan teknologi lapuk akan mampu berkompetisi di era perdagangan global. Teknologi itu harus sudah teruji, bukan saja dari aspek kelaikan secara teknis, tetapi juga manfaat ekonomi dan kepercayaan publik.

Tentu akan sangat memilukan bagi bangsa ini jika setelah kampanye besar-besaran yang dilakukan pemerintah agar masyarakat bisa menerima produk anak bangsa tiba-tiba pada kenyataannya nanti yang beredar justru produk luar negeri, atau mungkin produk hasil kemitraan dengan konten lokal yang sangat minim.

Perlu Dana Besar

Ada kekhawatiran program pengembangan mobil listrik bisa-bisa kandas di tengah jalan, hanya karena korban politik perdagangan di era global. Bagaimana tidak, sebuah harapan yang menggebu-gebu akhirnya harus ditumbangkan oleh berbagai kendala yang mungkin sulit dipahami. Akan tetapi, dalam ketidakpastian menyangkut jaminan akan berbagai aspek mulai dari teknologi sampai pada sertifikasi, tidak akan ada industri yang berani berspekulasi untuk memproduksi secara massal. Kalaupun ada, semoga bukan kegiatan "dolanan". Setidaknya, diperlukan dana yang cukup besar untuk pengembangan hingga layak diproduksi massal. Karena itu, pemerintah dibutuhkan campur tangannya pada batas-batas yang memungkinkan, tetapi jangan terkesan justru seakan-akan lebih melindungi kepentingan negara industri maju.

Jika mobil listrik akhirnya diproduksi secara massal, paling tidak ada beberapa catatan yang perlu menjadi pertimbangan. Pertama, tidak boleh menggunakan suatu komponen tanpa lisensi yang desain ataupun patennya masih milik industri otomotif lain. Kedua, jika menggunakan komponen hasil inovasi sendiri, harus memastikan bahwa karya inovasi tersebut sudah dilindungi dalam sistem hak kekayaan intelektual di Indonesia maupun di negara-negara lain yang akan menjadi tujuan pasar. Ketiga, harga produk nasional harus murah, namun dijamin aspek keselamatan, kenyamanan, dan fungsinya. Keempat, produksi massalnya harus dikuasai sebuah perusahaan PMDN yang kuat. Kelima, pemasarannya harus dikuasai beberapa distributor yang berpihak pada kepentingan nasional.

Catatan tersebut setidaknya dapat mengawal keberlangsungan mobil listrik sebagai produk yang diminati masyarakat untuk jangka waktu tertentu hingga muncul sebuah kemungkinan lain yang bersifat politis. Bagaimanapun Indonesia pernah memiliki pengalaman pahit menyangkut kebijakan nasional di bidang teknologi dan industri. Tengok saja bagaimana nasib sebuah industri pesawat terbang sebesar PT Dirgantara Indonesia (dahulu bernama PT IPTN) dan proyek mobil nasional Maleo yang telah menjadi korban politik ekonomi dunia. Akankah situasi seperti itu berulang kembali di negeri ini? Semoga bukan sekadar dolanan. (Koran Jakarta, 4 Juli 2012)

Sabtu, 06 November 2010

AUSTIMOR versus NASIONALISME


Oleh: Medy P. Sargo


            Austimor, kira-kira nama itu cocok untuk ditawarkan kepada Australia jika berkehendak mengambil Timor-Timur sebagai bagian baru dari wilayah benua Kanguru tersebut. Sama halnya ketika negara (pulau) Zanzibar baru merdeka dari Portugal sekitar tahun 70-an bersepakat dengan negara (daratan) Tanganyika di Afrika Timur untuk bergabung menjadi satu negara dengan nama yang sekarang dikenal sebagai Tanzania (gabungan dari Tanganyika dan Zanzibar).
            Nama Austimor (gabungan nama Australia dan Timor) barangkali akan mengubah citra buruk Australia di mata bangsa-bangsa Asia, khususnya Indonesia. Paling tidak keinginan bangsa Australia untuk diakui sebagai bagian dari Asia dapat tercapai ketika mengadopsi Timor-Timur sebagai bagian wilayahnya.
            Jika angan-angan ini tercapai, maka setelah itu Australia tinggal mengeruk habis-habisan kekayaan alam yang dimiliki Timor-Timur secara leluasa. Lantas setelah kepentingannya itu tercapai, maka dapat diperkirakan akan terjadi pengulangan kebijakannya seperti pada tahun 1973 terhadap Papua New Guinea. Australia akan membuat pagar pemisah budaya, sekedar menegaskan bahwa bangsa Australia tidak dapat dipersamakan derajatnya dengan bangsa-bangsa lain di Asia-Oceania. Namun demikian kepentingan bisnis Australia tidak boleh diakhiri di wilayah-wilayah yang didudukinya tersebut. Australia tetap Australia dengan perasaan superiornya, tetapi keuntungan negara lain harus tetap merupakan keuntungan Australia.
            Sekarang Indonesia telah memutuskan mengundang pasukan PBB untuk menangani penyelesesaian keamanan di Timor Timur. Kekhawatiran muncul, jangan-jangan pasukan yang datang adalah pasukan dari negara-negara sekutu Amerika seperti Australia, Inggris, Selandia Baru dan negara-negara Eropa lainnya yang membonceng bendera PBB. Jika itu terjadi maka merupakan kesempatan bagi Australia untuk mendekati Timor-Timur secara lebih leluasa.
            Masih ingat pernyataan seorang tokoh sentral dalam film Australia Crocodile Dundee  yang lebih kurang mengatakan “Siapa datang lebih dulu di suatu wilayah, maka dialah pemilik atas wilayah itu”.
            Ucapan itu sebagai rasionalisasi dari apa yang telah dilakukan nenek moyang bangsa Australia ketika Kapten James Cook dari Angkatan Laut Inggris datang untuk pertamakalinya pada tahun 1770 ke benua Kanguru, yang kemudian menyatakan bahwa wilayah bagian timur benua itu sebagai miliknya.
            Baru pada tahun 1788 satu armada laut yang terdiri dari 11 kapal bermuatan diantaranya 736 orang hukuman (narapidana) di bawah komando Kapten Arthur Philip tiba di benua Kanguru itu. Kemudian bercokol selamanya sambil tutup mata terhadap kenyataan di sekelilingnya bahwa telah ada sejak awal penduduk asli Aborigin yang pada hasil sensus tahun 1976 tinggal berjumlah 160.915 jiwa atau 1,2 prosen dari total pendudduk Australia.

Mewaspadai Amerika dan Australia.
            Keinginan keras Australia mempunyai pengaruh di Timor Timur ditunjukkan dengan berbagai upaya propaganda yang berkedok isu kemanusiaan, berkisar soal hak asasi manusia dan demokratisasi, Selebihnya mengumbar janji untuk menarik simpati orang-orang Timor Timur, dengan menyatakan kesiapan bantuan keuangan yang cukup besar bagi rakyat Timor Timur jika kelak lepas dari Indonesia.
            Propaganda Australia ini berdimensi dagang, sama sekali tak mengubah citra Australia sebagai bangsa yang sangat kurang bisa bertetangga baik dengan bangsa-bangsa Asia.
            Sedemiklian besarnya arti keberadaan Timor Timur lepas dari Indonesia bagi Australia. Apalagi setelah belakangan mengetahui adanya kandungan minyak yang cukup besar di celah Timor. Negara kanguru ini semakin tidak sabar ingin mengusik ketenangan rakyat Timor Timur. Sehingga negeri jiran itu nekad masuk ke dalam perangkap pertaruhan berhadapan dengan Indonesia yang berpenduduk lebih dari 10 kali jumlah penduduk negeri itu.
            Sekalipun jumlah penduduk bukan merupakan satu-satunya ukuran atas besar kecilnya sebuah negara, namun paling tidak Indonesia saat ini didukung oleh ratusan juta umat manusia dalam suasana kebathinan menentang sikap Australia yang sudah melakukan berbagai upaya pemboikotan terhadap kegiatan berbau Indonesia.

Amerika Cuci Tangan.
            Memang bukan tanpa alasan kalau Australia berani menghadapi ini, mengingat posisi Australia lebih mendapat dukungan internasional, terurama dari Amerika, Inggris dan Selandia Baru. Sampai hari ini isu mengenai hak asasi manusia selalu mendapat perhatian dunia. Siapa yang tampil sebagai pembela HAM, maka dianggap sebagai pahlawan dunia. Kendati harus diyakini Australia tidak akan serta merta berani mengambil resiko kalau tidak ada jaminan atas dukungan Amerika.
            Boleh jadi Australia sedang memerankan kepentingan Amerika. Kedua negara ini sangat punya kepentingan ekonomi mau pun politik di Timor Timur. Amerika tidak akan cepat-cepat memerankan kepentingannya secara langsung, seperti juga ketika mendukung Indonesia untuk mempercepat proses integrasi Timor Timur ke dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1976.
            Amerika memang selalu cuci tangan. Betapa tidak, perasaan dosa di masa lalu terhadap rakyat Timor Timur telah membuat malu untuk saling memandang mata dengan Indonesia. Tetapi jika Amerika ternyata berani saling pandang, artinya memang tak punya malu. Oleh karena itu, paling tidak untuk sementara waktu Amerika akan meminjam tangan Australia dan negara-negara sekutu lainnya.
            Tanpa melupakan jasa-jasa Amerika atau Australia yang pernah membantu perjuangan RI di forum-forum diplomasi internasional ketika mempertahankan kedaulatan penuh dari rongrongan Belanda, Indonesia sepertinya mulai saat ini harus mewaspadai kecenderungan kedua negara ini yang memandang dunia Islam sebagai ancaman baru setelah kekuatan komunisme dianggap memudar.
            Apalagi Indonesia merupakan negara berpenduduk beragama Islam terbesar di dunia. Lalu serta merta opini dunia dibentuk dengan fitnah bahwa seolah-olah terjadi upaya penghapusan etnis tertentu di Timor Timur yang mayoritas penduduknya beragama Katolik.
            Anehnya apa yang terjadi di Aceh tidak pernah dicampurinya secara terbuka. Ini sangat menunjukkan adanya kepentingan tertentu dari negara-negara tersebut. Jadi teringat pada filsafat Asmaraman (Kho Ping Ho) bahwa tiada pemberian yang tanpa pamrih.
            Sekalipun ketika kita menyatakan cinta tanah air, artinya kita membutuhkan timbal balik dari tanah air tersebut. Paling tidak sebuah tempat berpijak. Sehingga sebuah perhatian Australia terhadap Timor-Timur pastilah mempunyai tujuan yang sangat beralasan bagi keuntungan Australia sendiri.
Jika hal itu faktanya maka sebenarnya syah-syah saja, tetapi jangan dilupakan segala konsekuensinya. Australia harus berani menanggung segala akibat yang muncul, seperti ketika Indonesia menerima Timor Timur menjadi bagian dari wilayah Indonesia. Tak sedikit negara yang cemburu, termasuk Australia.
            Tidak kurang dari separuh negara-negara di dunia bersikap menolak terhadap pengakuan Timor Timur sebagai bagian dari wilayah Indonesia. Amerika yang selalu bersikap abstain pada waktu itu, memang menyadari adanya kepentingan yang perlu mengandalkan Indonesia. Sementara Australia yang mulai mengetahui adanya cadangan minyak yang cukup besar di celah Timor, tangannya mulai gatal.
            Sekarang pun nampak tidak sabar ingin terjun langsung ke Timor-Timur atas desakan rakyatnya yang berdemo besar-besaran, sementara lampu hijau dari Amerika belum juga menyala, sebagai isyarat masih berhati-hatinya pihak Amerika menanggapi persoalan Timor Timur ini.
            Diperkirakan Amerika akan mendukung masuknya Australia sebagai anggota pasukan perdamaian PBB di Timor Timur, jika ini terjadi maka Amerika sengaja ingin memancing konflik antara Indonesia dan Australia, dan akan mengambil keuntungan dari situasi tersebut.

Nasionalisme Sedang Diuji.
            Cara memenangkan perang dingin memang bisa dengan banyak akal yang dilakukan negara asing, namun sayangnya kelompok-kelompok tertentu di dalam negeri sendiri pun ikut terpengaruh oleh hasutan negara-negara asing. Sepertinya bangsa Indonesia saat ini sedang diuji kualitas nasionalismenya. Bukan tidak mungkin orang-orang Amerika atau Australia sangat mengenal kualitas  nasionalisme orang-orang Indonesia ini.
            Memang suatu kebetulan Indonesia sedang dihadapkan pada situasi yang bergelora menghadapi sidang umum MPR. Tiba-tiba persoalan Timor Timur menghangat dan melahirkan sikap pro dan kontra di kalangan masyarakat luas.
            Kalangan tertentu terkadang terlalu bersemangat memperjuangkan kepentingannya. Hingga lupa bahwa saat ini Indonesia sedang menghadapi rongrongan negara asing. Memang bukan merupakan kekeliruan apabila setiap warga negara memberikan koreksi pada negeri ini, namun paling tidak mestinya tidak terlalu berlebihan.
            Sayangnya koreksi yang berkembang tidak dibingkai dengan sikap arif, terutama di kalangan elit politik, yang serta merta mengkaitkan situasi ini dengan target keuntungan politik tertentu.
            Sekarang ini banyak sekali kelompok yang berdemo atas nama keadilan, namun kurang memikirkan aspek keadilan bagi posisi negerinya sendiri di mata internasional. Terkesan masyarakat Indonesia saat ini sedang menggelar sandiwara panjang dengan tema berseri, dari soal tuntutan kenaikan tarif angkutan hingga soal pelecehan Australia terhadap Indonesia.
            Yang menjadi persoalan dewasa ini adalah bahwa pertarungan argumentasi sudah mengarah kepada kecaman-kecaman layaknya terhadap musuh negara, disertai pernyataan ancaman yang bernuansa disintegrasi. Begitu banyaknya hingga tak bermakna.
            Bahkan begitu kerasnya kecaman itu hingga lupa bahwa di seberang lautan bangsa lain sedang menghina dina bangsa ini. Apakah ini bisa dijadikan sebagai parameter dari tingkat kerapuhan nasionalisme bangsa Indonesia ? Wallahualam.
            Alangkah indahnya ketika tidak mampu melihat suatu persoalan dari sisi yang menguntungkan Indonesia, kemudian mencoba untuk melihatnya dari dua sisi yang berimbang, dan dengan memperhatikan sendi-sendi kebangsaan.
            Apa yang ditulis Ernest Renan mengenai faham kebangsaan dalam bukunya berjudul Qu’est ce qu’une nation sebagaimana diterjemahkan Prof. Mr. Sunario bahwa pertama-tama kita harus mengetahui hakikat  “bangsa” (nation).     Pemahaman tentang hakikat bangsa ini sangat penting, terutama untuk menjaga dan tetap melestarikan keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa kita, berdasarkan konsep dan misi para pendiri dan pembentuk (founding fathers) bangsa Indonesia.
            Bagaimana pun persoalan-persoalan di dalam negeri yang sedang kita hadapi mesti tidak melunturkan rasa kebangsaan kita, terutama dalam menghadapi keculasan Australia (baca: Austimor),  yang nampaknya akan sulit dilupakan oleh setiap generasi bangsa Indonesia. Tetapi mungkin hanya ada satu cara untuk melupakan ini, yaitu jangan sekali-kali memikirkan  kemungkinannya.

(Tulisan di atas telah dimuat di Harian Pelita, edisi Jumat, 17 September 1999)

Sabtu, 30 Oktober 2010

TIMOR TIMUR, SANG NEGERI


Oleh : Medy P. Sargo

          Jajak pendapat di Timor Timur telah usai dan memberikan kemenangan mutlak bagi kelompok rakyat yang anti integrasi. Hanya 21% dari jumlah peserta jajak pendapat yang memilih opsi otonomi khusus, atau yang tetap berintegrasi dengan negara kesatuan Republik Indonesia.
            Ada kekhawatiran pihak pro integrasi tidak puas dengan kenyataan ini, oleh karena sebelum jajak pendapat dilaksanakan banyak ditemukan kecurangan-kecurangan yang dilakukan petugas UNAMET. Selain itu memang pada dasarnya diperkirakan pihak pro integrasi tidak begitu mudah dapat menghadapi kekalahan ini, mengingat ketidak yakinan akan jaminan keselamatan jiwanya ketika pihak anti integrasi mulai berkuasa nanti. Selain itu, bahkan merupakan alasan yang utama adalah bahwa deklarasi Balibo pada tahun 1976 sudah merupakan putusan final atas kesepakatan rakyat Tim-Tim untuk bergabung dengan Indonesia.
            Pada pergerakan pasca jajak pendapat ini, sulit diharapkan akan adanya keterlibatan besar pemerintah Indonesia seperti ketika perjuangan terdahulu yang mengantarkan pada proses penggabungan Timor Timur dengan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Sebab paling tidak pada pasca jajak pandapat ini, dunia internasional, terutama Amerika Serikat akan mengawasi perkembangan yang terjadi di Timor Timur dari detik ke detik untuk setiap jengkal tanah di Timor Timur. Berbeda dengan situasi pada tahun 1976, ketika proses integrasi, pada waktu itu Amerika mempunyai prioritas kepentingan yang berbeda, sehingga mendukung masuknya tentara Indonesia mempercepat proses integrasi tersebut. Kala itu kepentingan Amerika telah terwakili  oleh Indonesia ketika kebijaksanaan politiknya condong pada upaya konsentrasi kekuatan militer di Asia Tenggara guna membendung arus komunisme ke wilayah selatan (khususnya Australia dan New Zeland: sama-sama anggota pakta pertahanan ANZUS), terlebih lagi ketika peperangan di Indochina telah memupuskan harapan Amerika untuk melumpuhkan komunisme. Sementara Indonesia kemudian dijadikan gerbang pertama penghalau intervensi komunisme ke daratan Australia terutama dari wilayah Cina dan Uni Soviet.
             Sekarang setelah kekuatan komunisme dianggap telah melemah, bersamaan dengan kehancuran komunisme di Eropa, terutama di Uni Sovyet; terpuruknya perekonomian Vietnam pasca perang; dan berkurangnya dukungan negara-negara sahabat terhadap Cina, maka Amerika mengembangkan skenario yang lain, lebih berorientasi pada pengamanan kepentingan Amerika secara langsung di wilayah ini. Sementara ini ada dugaan bahwa Amerika akan menjadikan Timor Timur sebagai pangkalan militer menggantikan Filipina yang sudah lama ditinggalkan. Ini demi kelangsungan asset Amerika di Asia Tenggara.

Hidup Damai.
            Masyarakat Timor Timur yang pro integrasi agaknya perlu memikirkan tentang pilihan sikap yang tepat dalam memasuki era pasca jajak pendapat. apakah akan tetap berperang menghadapi kelompok anti integrasi dengan segala konsekuensi terburuk, atau mengambil sikap kompromize bergabung secara total dengan masyarakat anti integrasi untuk hidup damai membangun negerinya, tanpa harus berpikir perlunya membangun strategi perang gerilya melawan bangsanya sendiri. Setidak-tidaknya membuang harapan yang sulit dicapai, setelah menghadapi kenyataan adanya keraguan tentang seberapa jauh keseriusan Indonesia dapat menghargai serta memelihara kepercayaan rakyat Timor Timur untuk tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Juga seberapa besar arti dari keinginan masyarakat Timor Timur untuk tetap bergabung dengan Indonesia, yang mestinya dapat dipahami benar secara bebas oleh masyarakat Timor Timur itu sendiri.
            Sudah waktunya rakyat Timor Timur hidup tenang dan damai, memikirkan kesejahteraannya melalui upaya pembangunan secara bersama-sama tanpa konflik berdarah antar kepentingan.
            Para pengamat politik memberi kesan tentang kemampuan pemerintah Indonesia untuk memelihara kepercayaan rakyat Timor Timur yang telah terwujud sebelumnya sebagai kegagalan. Kegagalan ini rupanya lantas diindikasikan dengan munculnya pernyataan-pernyataan bernada protes dari berbagai kalangan atas kebijaksanaan pemerintah memberikan dua opsi kepada masyarakat Tim-Tim yang kemudian harus ditentukan dalam jajak pendapat.
            Bagi kalangan masyarakat Timor Timur yang pro integrasi dan kalangan pejuang yang telah mempertaruhkan jiwa raganya membantu mempercepat proses integrasi wilayah Timor-Timur ke dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1976, memandang kebijaksanaan pemerintah tersebut sebagai menyakiti perasaan.

Bantuan Indonesia.
            Berpisahnya Timor Timur dari Indonesia sepertinya sangat dinanti-nantikan oleh banyak negara, khususnya Australia, yang sejak lama selalu menggembar-gemborkan pembelaannya atas nasib rakyat Timor Timur.  Kampanye Australia terkesan sangat ambisius dan berbau hipokrit bila mengingat pada apa yang telah diperbuatnya terhadap penduduk asli (aborigin) di negerinya, dan jauh lebih buruk dari apa yang dilakukan Amerika. Bahkan Australia,  berani memberi iming-iming untuk menarik simpati rakyat Timor-Timur, dengan menyatakan siap menyediakan dana bantuan untuk membangun perekonomian Timor Timur apabila lepas dari Indonesia. Kampanye Australia ini berdimensi dagang, sama sekali tak mengubah citra Australia sebagai bangsa yang sangat kurang bisa bertetangga baik dengan bangsa-bangsa Asia.
            Indonesia sebenarnya bisa melakukan strategi yang sama, ketimbang mengembangkan argumentasi mencari pembenaran atas segala tindakan Indonesia di masa lalu, apalagi melalui pendekatan militer. Bukanlah hal yang janggal apabila Indonesia dapat tetap membantu pembangunan ekonomi di Timor-Timur. Setidak-tidaknya cara ini dapat mengimbangi kecongkakan Australia. Sekaligus menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang berjiwa besar.
            Pengaruh Indonesia di Timor Timur akan dapat menyelematkan Timor-Timur dari eksploitasi habis-habisan oleh Australia dan Amerika. Bagaimana pun Timor Timur yang berdaulat akan merupakan negara tetangga terdekat Indonesia. Pengalaman Indonesia dalam menghadapi kecurangan-kecurangan negara lain mesti dapat diajarkan kepada rakyat Timor-Timur, sehingga negara kecil yang hanya bependuduk sekitar 500.000 jiwa ini dapat mempertahankan keberadaannya dari dominasi kepentingan asing atas suatu bangsa yang memiliki harga diri sejati sebagaimana selama ini diklaimnya.

Kerelaan Rakyat Indonesia.
            Bagi Amerika maupun Australia, keberadaan Timor Timur sebagai sebuah negara yang merdeka, bukanlah merupakan tujuan akhir, mengingat dari upaya-upaya diplomasi yang dilakukannya tendensius pada pemenangan kepentingan kedua negara tersebut. Alasan-alasan yang dikemukakan negara-negara ini selalu berkisar soal hak azasi manusia dan hak atas penentuan nasib sendiri. Tentu saja issue ini sangat menyentuh emosi rakyat Timor Timur. Kedua negara ini sampai saat ini tidak pernah tertarik mengemukakan alasan yang berlatar atas kualitas pembangunan fisik yang diselenggarakan pemerintah Indonesia di Timor Timur. Mereka tak menemukan alasan untuk mengangkat issue ini sebagai suatu kelemahan Indonesia, karena fakta menunjukkan bahwa wilayah ini sejak ditinggalkan penjajahnya, Portugal, telah diperbaiki secara berencana oleh pemerintah Indonesia dengan segala keterbatasan yang ada. Sementara seluruh lapisan masyarakat Indonesia di semua bagian wilayah mendukung serta merelakan sebagian haknya disumbangkan untuk memperbaiki taraf perekonomian masyarakat Timor Timur, sebagai saudara sekandung yang didudukkan sederajad, dan diberikan pendidikan yang sama.
            Mungkin saja kualitas perekonomian Timor-Timur sebagai suatu negara, akan berangsur-angsur lebih maju dari pada sebelumnya, tetapi apakah akan sepadan dengan harkat kebangsaan orang Timor-Timur yang bakal diletakkan di bawah kepentingan Amerika dan Australia. Mungkinkah terdapat persepsi yang sama mengenai soal ini antara rakyat Timor Timur pada umumnya dengan para pemimpinnya yang memang ambisius menjadi pemimpin negeri itu.  Kita hanya butuh waktu dalam 5 sampai 10 tahun saja untuk membuktikan kesangsian ini.
            Sekaligus kita akan mengetahui apakah seluruh rakyat Timor Timur akan sejalan dengan prinsip-prinsip yang dianut para pemimpinnya dalam mencapai tujuan kemerdekaannya. Yang jelas Timor Timur yang kuat mustahil dapat bertumpu pada kekuatan cita-cita kemerdekaannya belaka, kecuali ia merupakan bagian dari suatu wilayah negara kesatuan yang besar seperti Indonesia, atau terpaksa menjual ”diri” pada negeri seberang yang berseberangan dalam banyak hal sekalipun.


(Tulisan di atas telah dimuat di Harian Pelita, edisi Rabu, 8 September 1999)

Jumat, 22 Oktober 2010

MENYIKAPI PELANGGARAN HAK CIPTA

Oleh: Medy P. Sargo

Setelah berjalan hampir selama dua bulan kampanye anti pembajakan hak cipta dan upaya-upaya penegakan hukumnya, nampaknya belum menunjukkan hasil yang signifikan, khususnya secara moral, terutama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap kesungguhan upaya pemerintah memberantas tindak pelanggaran di bidang hak cipta.
Kalau pandangan masyarakat diarahkan pada tindak pelangaran hak cipta hanya di bidang industri rekaman musik dan piranti lunak komputer, maka khawatir dapat menyesatkan pemahaman terhadap tujuan kampanye dan terkesan mengelabui.
Padahal di luar tindak pelanggaran terhadap produk karya cipta musik dan piranti lunak komputer masih banyak tindakan yang secara teknis dapat dikategorikan sebagai tindak pelanggaran hak cipta. Sebut saja pelanggaran di bidang penerbitan, industri kerajinan tangan, pertunjukan dan lain sebagainya.
Perkembangan akal manusia dari waktu ke waktu semakin mempertegas bahwa masa lalu adalah masa yang selalu harus digantikan. Pengetahuan serta pengenalan manusia terhadap gejala alam mendorong akal pada menciptaan karya-karya intelektual baru, sehingga hambatan-hambatan semakin tak berjarak dengan pemecahannya.
Demikian halnya dalam bidang seni, sastra  dan ilmu pengetahuan.  Pertautan antara kreativitas di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan dengan pelanggarannya hanya dipisahkan oleh garis tipis yang disebabkan belum singkronnya antara nilai-nilai hukum dan aparat penegaknya.
Bahkan kalau mau jujur, ketika pelanggaran hak cipta berkembang maka salah satu penyebabnya adalah terjadinya dekadensi moral sebagai tanda-tanda adanya pengaruh kuat dari kemerosotan ekonomi masal.
Seorang penulis novel mungkin dapat memberi inspirasi kepada seorang sutradara film untuk mengembangkan ide cerita, tetapi film adalah sebuah film dan novel tetap tak beranjak dari bentuknya sebagai novel. Siapa yang diuntungkan dan siapa yang mengklaim telah dirugikan. Sepanjang hak moral dan hak ekonomis seorang novelis terpenuhi, maka kolaborasi intelektual telah terjalin tanpa saling merugikan.
Belum Secara Arif
Akan berbeda halnya dengan seorang Inul Daratista yang mampu memberi inspirasi melalui “goyangan ngebornya” kepada seorang juru kamera amatir yang berhasil menggandakan dan meraup keuntungan secara ekonomis dari hasil peredaran VCD di pinggiran jalan.
Kerugian secara moral dan ekonomis yang dihadapi Inul Daratista walaupun segera tergantikan oleh popularitas yang mendatangkan keuntungan ekonomis sedemikian dahsyatnya, tetap saja merupakan persoalan yang tidak dapat ditanggalkan dari masalah pelanggaran hak cipta.
Pembajakan pada akhirnya akan membangun jaringan distributor di pinggir jalan yang kelak akan dijadikan kambing hitam dari agen-agen penjualan secara resmi bernama dan berbedera megah yang belum tentu bersih dari produk-produk bajakan.  
 Para pedagang eceran ini kalau ditanya pendapatnya soal pelanggaran hak cipta, tidak akan memberikan jawaban yang arif, tetapi mereka jujur untuk mengatakan bahwa mereka hanya mencari nafkah dari barang apa saja yang terjangkau dengan modal kecilnya, tanpa ijasah dan mengurus perijinan usaha berbendera megah. Bagi mereka yang penting memperoleh keuntungan realistis. 
Kalau ditanya dari mana mereka mendapatkan barang bajakan, mereka pun tak mampu menjawabnya untuk memuaskan rasa ingin tahu kita. Dalam statemen terbuka institusi Polri   bertekad akan menghancur leburkan jaringan distribusi.
Pertama-tama yang jadi sasaran adalah para pedagang menengah ke atas. Namun sayangnya   perhatian baru diarahkana pada kegiatan pelanggaran hak cipta atas karya musik dan piranti lunak komputer, yang nota bene lebih banyak mewakili kepentingan produsen dan pencipta dari luar negeri.
Padahal praktek lokal makan lokal pun tidak kalah hebatnya, dan tidak hanya di bidang karya rekaman musik. Sikap yang terkesan setengah hati dari upaya penegakan hukum ini disebabkan hanya karena tidak mempunyai anggaran yang cukup.
Padahal setiap tahunnya Direktorat Jenderal HaKI menyetorkan lebih dari Rp.25 miliar ke Departemen Keuangan dari hasil penerimaan negara bukan pajak. Suatu nilai yang tidak sedikit untuk dapat disisihkan bagi mendukung kampanye penegakan hukum di bidang HaKI.
Kaum pekarya intelektual pasti menyambut baik kampanye pemberantasan yang begitu bersemangat. Tapi sampai kapan energi ini akan bertahan, sementara Departemen Keuangan yang berkepentingan dengan target penerimaan pajak dari produk-produk HaKI begitu sepi, hampir tidak pernah terdengar dukungannya terhadap program ini.
Setelah hampir satu bulan pemberlakuan Undang-Undang Hak Cipta yang sarat dengan ancaman pidana bagi pelanggarnya, masih muncul keraguan masyarakat, akankah mampu undang-undang ini menyudahi bisnis ilegal di bidang hak cipta?
Keraguan ini wajar saja mengingat kalau kita melirik ke beberapa sudut kota di daerah pinggiran, masih dapat dijumpai pedagang asongan VCD. Seolah-olah tidak tersentuh oleh aparat penegak hukum.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang sudah diberlakukan efektif mulai tanggal 29 Juli 2003 mengisyaratkan adanya jaminan perlindungan hak moral maupun hak ekonomis bagi seorang pekarya di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi mengisyaratkan pula adanya ancaman pidana yang berat serta akan benar-benar dilaksanakan terhadap para pelanggar di bidang hak cipta.

Nilai Ekonomis  
Para pengguna karya intelektual tidak boleh bangga akan kemampuan melakukan pencurian ide (plagiat)  atau  pembajakan  hak moral  dan  hak ekonomis atas karya cipta orang lain. 
Demikian sebaliknya,  bagi seorang pekarya  di bidang  seni  dan ilmu pengetahuan tidak boleh puas oleh suatu penghargaan bersifat moral saja, ia harus bebas pada upaya pemberdayaan karya intelektual secara ekonomis.
Mungkin pandangan ini akan ditolak oleh kalangan kontra proteksionis. Namun jujur, bahwa sesungguhnya sebuah sistem kekaryaan tidak begitu memerlukan idealisme yang secara angkuh akan memberi jarak pada upaya pemberdayaan suatu karya menjadi barang dagangan.
Seorang seniman lukis misalnya, tidak dapat bertahan dengan hanya mempertontonkan karya lukisnya tanpa membuka peluang bisnis sebagai penghargaan terhadap karya itu sendiri. Sadar atau tidak sadar, nilai moral menjadi terposisikan sebagai faktor kelas dua setelah nilai ekonomis, namun tidak jarang berada di kelas yang sama pada suatu waktu.
Ini barangkali yang menjadi awal tumbuhnya kepentingan ekonomis atas karya-karya intelektual. Bahkan kalangan yang berada di luar dunia penciptaan pun tidak kalah kepentingannya terhadap upaya komersialisasi atas sebuah karya intelektual.
Ada banyak pandangan seputar tindak pelanggaran HaKI, sebut saja dalam kasus pembajakan VCD yang dapat dijual dengan harga jauh lebih murah dari barang aslinya. Kenapa masyarakat dipaksa harus membeli produkkebutuhannya dengan harga di luar kemampuannya. Untuk siapa sebenarnya karya intelektual dibuat.
            Anggapan banyak kalangan tentang barang bajakan sayangnya baru dibatasi oleh suatu identifikasi keliru bahwa barang yang murah pasti bajakan, barang berkualitas rendah pasti bajakan, barang yang dijual di pinggiran jalan pasti bajakan.
Padahal sementara ini belum ada jaminan bahwa barang-barang seperti kaset atau VCD yang dijual dengan harga tinggi di toko resmi dan bernama adalah merupakan barang bukan bajakan.
Ada dua pemahaman masyarakat terhadap barang bajakan. Pertama, barang bajakan dipahami sebagai barang tiruan yang diproduksi oleh pihak yang tidak berhak (bukan pemiliknya), kadangkala hal ini dikaitkan dengan kualitas dari barang bajakan tersebut yang dianggap kurang bagus.
Kedua,  hanya sebagai dugaan, barang bajakan dipahami sebagai barang asli yang diproduksi kembali oleh produsen pendahulunya namun melalui proses produksi dapur kedua, yang distribusinya tidak melalui prosedur yang legal dengan tujuan menghindari pajak serta menghindari kewajiban membayar royalti kepada pihak-pihak yang berhak.
Pada pemahaman kedua ini, barang bajakan tersebut secara kualitas dapat mungkin dibuat nampak beda dengan produk yang dikategorikan sebagai aslinya.
Akan tetapi untuk mensiasati atau mengelabui berbagai pihak, sangat mungkin pelaku memberikan ciri khusus dengan  menurunkan kualitas kemasannya agar terhindar dari kecurigaan masyarakat, dan melemparkannya kepada penjual eceran sebagai pengalihan perhatian serta sekaligus penciptaan kambing hitam. 
Sementara pihak artis bisa mungkin benar-benar tidak mengetahui praktek-praktek yang dilakukan produser, tetapi bisa mungkin juga mengetahui namun mengambil sikap diam atau didiamkan oleh kepentingan bersama-sama dengan produsernya, semata-mata untuk menghindari kewajiban pajak dan biaya-biaya lainnya.
Bila hal itu telah menjadi pola yang apik, maka akan menyulitkan pihak kepolisian untuk membongkarnya. Dan kesulitan pihak kepolisian itu akan lebih mempersulit posisi Indonesia di arena pergaulan internasional ke depan.
Akankah kita meyakini bahwa tatkala jaringan distribusi berhasil dihancur leburkan, maka tidak akan tumbuh pola lain yang lebih apik. Buktinya di negara-negara industri maju yang selama ini dengan keras mengecam tindak pelanggaran hak cipta di Indonesia sekalipun, nyatanya belum dapat membersihkan praktek-praktek serupa.  

(Tulisan di atas telah dimuat di Harian Bisnis Indonesia, edisi Rabu, 1 Oktober 2003).

Selasa, 19 Oktober 2010

HAKI DAN TANTANGAN DI ERA GLOBAL

Oleh: Medy P. Sargo

Hak Kekayaan Intelektual atau lebih dikenal dengan akronim HaKI telah mencapai usia 21 tahun diperkenalkan kepada masyarakat jika dihitung sejak diundangkan pertamakalinya undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Walaupun sebenarnya pengaturan tentang Hak Cipta sudah diatur dalam Auteurswet 1912 Staatsblad Nomor 600 Tahun 1912.
Namun penting dicatat bahwa pengenalan masyarakat terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) belum dapat dianggap telah mencapai pada tingkat pemahaman yang memberi pengaruh kuat terhadap pembentukan budaya hukum dalam konteks harmonisasi antara norma-norma baru (norma yang diperkenalkan negara-negara industri) dengan norma yang sudah hidup dalam sanubari masyarakat Indonesia. Kendati secara substansial hak kekayaan intelektual dari waktu ke waktu semakin dilengkapi dengan beberapa instrumen hukum selain di bidang hak cipta yang sudah lebih dulu ada, disusul kemudian dengan undang-undang di bidang Paten (patent), Merek (trade mark), Perlindungan Varietas Tanaman (new plant varieties protection), Rahasia Dagang (trade secrets / undisclosed informations),  Desain Industri (industrial design), dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (lay out design of integrated circuits). Di Inggris bahkan Unfair Competition dimasukkan sebagai rejim HaKI.
Dalam perkembangannya beberapa perundang-undangan HaKI yang sudah dimiliki Indonesia sempat mengalami beberapa perubahan disesuaikan dengan norma dan standar baru internasional dalam kerangka TRIP’s (General Agreement on Trade Related aspect of Intellectual Property Rights),

Kepentingan Negara Industri
            Dalam memasuki era perdagangan bebas HaKI menjadi isu penting, terutama ketika negara-negara industri memandang bahwa jaminan perlindungan terhadap produk-produk industri di negara-negara tujuan pasarnya merupakan prasyarat bagi terjalinnya hubungan perdagangan multilateral yang harmonis. Keraguan negara-negara industri terhadap negara-negara berkembang khususnya dalam persoalan penegakan hukum menunjukkan eskalasi yang mengantarkan pada gagasan pentingnya memasukkan HaKI ke dalam masalah perdagangan melalui General Agreement on Trade
and Tariff (GATT). Hal ini  disebabkan  banyaknya  dijumpai  kasus  pemalsuan  maupun  pencurian
karya  intelektual yang merupakan kekayaan industri (industrial property). Walaupun faktanya di negara-negara industri itu sendiri pun banyak dijumpai tindak pelanggaran HaKI yang cukup serius.
Di Jepang misalnya, berdasarkan hasil penelitian MITI (Ministry of International Trade and Industry) dan JPO (Japan Patent Office) dijumpai kasus pelanggaran HAKI  khususnya di bidang copyrights, sebanyak 384 kasus yang dilakukan oleh 138 orang pada tahun 1993. Sedangkan empat tahun kemudian, yaitu pada tahun 1997 justru meningkat jumlahnya mencapai 433 kasus yang dilakukan oleh 171 orang.  Sementara di Indonesia masih sedikit kasus pelanggaran HaKI yang berhasil diangkat ke meja hijau.  Ini menunjukkan lemahnya penegakan hukum.
Dalam upaya melindungi kepentingannya di pasar global, terutama ketika menyangkut penyelesaian perselisihan perdagangan HaKI,  kelompok negara-negara industri rupanya lebih menghendaki HaKI diatur melalui GATT-WTO ketimbang dalam kerangka WIPO (World Intellectual Property Organization). Hal ini disebabkan mekanisme penyelesaian perselisihan masalah HaKI melalui Mahkamah Internasional yang dianut dalam kerangka WIPO dianggap tidak efektif jika dibandingkan dengan mekanisme penyelesaian melalui GATT, yang memungkinkan bagi negara-negara industri untuk menerapkan sistem pembalasan (retaliation) dan pembalasan silang (cross retaliation), yaitu berupa sanksi-sanksi perdagangan yang dikenakan terhadap barang-barang ekspor negara yang melakukan pelanggaran dalam kerangka TRIP’s (General agreement on Trade Related Aspecs of Intellectual Property Rights).  Hal yang tak munghkin dapat diterima dalam forum WIPO dimana anggotanya didominasi negara-negara berkembang.
Mekanisme penyelesaian ini pada kenyataannya tidak memberikan keuntungan kepada negara-negara berkembang yang pada umumnya tidak memiliki posisi tawar kuat dalam hubungan perdagangan global. Selain itu mengingat sejauh ini belum ada batasan yang jelas antara  kriteria pelanggaran HaKI dan standar-standar di luar HaKI yang digunakan negara-negara industri. Indonesia pernah mengalami pembalasan silang yang dilakukan Amerika, melalui pembatasan quota ekspor tekstil ke negeri itu, hanya karena Menteri Penerangan Harmoko pada waktu itu menghimbau bioskop-bioskop twenty one untuk mengurangi dominasi pemutaran film-film Amerika, dan membantu peredaran film nasional di dalam negeri.  Dalam banyak kasus  menyangkut  perdagangan yang berkaitan dengan HaKI, posisi kita memang tidak lebih kuat dari negara-negara industri.
Itulah sebabnya mengapa penegakan hukum terhadap kasus-kasus pelanggaran HaKI  menjadi  perhatian  besar  negara-negara  industri.  Tentu  saja  karena HaKI  sudah menjadi masalah terkait kuat dengan industri dan perdagangan. Itu pula sebabnya kenapa negara-negara industri tidak memiliki keinginan serius untuk bersikap terbuka bagi terjadinya proses alih teknologi ke negara-negara berkembang yang menjadi mitranya. Kepentingan mempertahankan dominasi pasar di negara berkembang bagi produk-produk berteknologi maju, sudah barangtentu merupakan alasan strategis negara-negara industri.  Bagaimana pun Indonesia dengan jumlah penduduk ke empat terbesar di dunia adalah pasar potensial bagi produk-produk negara industri maju. Berbeda dengan India, sekalipun jumlah penduduknya mencapai 1 milyar lebih, tetapi kecintaan masyarakatnya terhadap produk-produk lokal mampu menjadi perisai dari serbuan dominasi produk luar negeri.

Penguasaan Teknologi

Tantangan di era global bila tidak disiasati secara taktis boleh jadi akan mendesak Indonesia pada posisi jauh kurang menguntungkan dalam pergaulan internasional, terutama dalam  hubungan perdagangan multilateral. Salah satu penyebab utama lemahnya peran Indonesia dalam pergaulan internasional adalah kurang kuatnya pemasukan devisa dari sektor industri yang bersandar pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara mandiri. Harus diakui bahwa perkembangan iptek Indonesia pada saat ini belum secara signifikan dapat mengangkat Indonesia pada pergaulan luas di tingkat internasional.
Almarhum Prof. Parangtopo, ahli fisika Universitas Indonesia mengatakan seperti yang ditulisnya dalam salah satu media cetak ibu kota (1988), bahwa kemampuan suatu negara dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) menentukan bagaimana negara tersebut dapat berperan aktif dalam perkembangan dunia. Hanya negara yang ipteknya telah maju saat ini bisa mengambil peran dalam pergaulan internasional, baik dalam bidang politik, ekonomi, strategi, pertahanan keamanan maupun budaya. 
Sebagai contoh, Inggris melalui revolusi industri pertamanya pada pertengahan abad ke-18 hingga dilanjutkan revolusi industri kedua pada awal abad ke-19, dengan  keunggulan ipteknya mampu mempengaruhi negara-negara Eropa. Bahkan  Jepang  sebagai   negara  yang  berada  jauh  di belahan timur terilhami melalui restorasi Meiji-nya antara tahun  1868-1912 mengubah  negerinya  
menjadi negara industri yang berorientasi ke Barat. Terutama berkiblat ke Jerman sebagai kekuatan tandingan di belahan Eropa Barat yang mematahkan dominasi Inggris sebelumnya.
            Fakta ini menjadi pendukung dari pandangan Prof. Parangtopo, bahwa hanya negara yang ipteknya telah maju saat ini mampu memberi pengaruh dan mengambil peran dalam pergaulan internasional. Kita bisa menyaksikan bagaimana kekuatan ekonomi Amerika yang dibangun dari keunggulan teknologinya mampu menekan negara-negara dunia ketiga untuk mengakomodasi kepentingan politisnya. Bagi Indonesia yang memiliki kekayaan alam berlimpah, tentunya patut dipertanyakan secara serius, sejauh manakah mampu mengeksplorasi serta mengeksploitasi kekayaan tersebut dengan kemampuan sendiri, sehingga tidak menjadi bulan-bulanan negara maju.

Sistem HaKI Masih Dicurigai

Dalam sistem HaKI dimana Indonesia sudah manentukan sikap turut bergabung dalam perjanjian internasional TRIP’s, dimungkinkan suatu teknologi atau karya intelektual lainnya di lindungi di banyak negara yang menjadi tujuan pasar.  Sistem ini memberikan keuntungan kepada industri-industri transnasional yang mampu mengembangkan investasinya di beberapa negara, tanpa kekhawatiran produk-produknya akan diadopsi secara illegal.  Sistem HaKI paling tidak telah mampu mendorong negara-negara penganutnya untuk membangun sistem penegakan hukum yang dapat mengurangi tindak pelanggaran di bidang HaKI itu sendiri. Kendati demikian di Indonesia masih banyak pihak yang mengeluhkan, sehingga mempengaruhi pada tingkat keengganan masyarakat untuk mendaftarkan karya intelektualnya.
Dalam beberapa kasus, keluhan dari banyak kalangan terhadap sistem perlindungan HaKI pada umumnya lebih menyoroti pada hal-hal yang berkaitan dengan lemahnya penegakan hukum, tingginya biaya pendaftaran dan lambannya pelayanan administrasi. Namun belakangan menjadi sulit dibedakan antara keengganan masyarakat untuk mendaftarkan perlindungan karya intelektualnya dengan sedikitnya karya intelektual orisinal yang dihasilkan.
Bahkan masih ada yang berpendapat bahwa peniruan masih dapat dikategorikan sebagai kegiatan kreatifitas. Artinya hasil peniruan sebaiknya dianggap sebagai karya intelektual, dan karenanya berharap dapat diterima sebagai karya intelektual yang dilindungi.
Kalau mencoba mengembangkan dimensi pemikiran demikian, maka sesungguhnya dapat kita sadari bahwa ternyata masih  ada kalangan yang  belum berani mengakui  ketidak  mampuannya
dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara profesional. Dari sudut hukum peniruan adalah “pencurian”. Seseorang yang meniru baru akan diberikan hak secara hukum atas  kekayaan intelektualnya jika peniruan itu telah ia kembangkan hingga mampu menghasilkan unsur kebaharuan.    
Hal yang menyedihkan adalah bila masyarakat tidak memahami sejauh mana ia boleh mengembangkan karya intelektual yang sudah ada sebelumnya, terutama di bidang software komputer. Seorang peneliti di Badan Tenaga Nuklir (Batan) Bandung sempat kebingungan ketika ia melakukan modifikasi software, apakah ia telah melakukan peniruan atau benar-benar telah menghasilkan kreasi baru. Kalangan industri software sendiri, khususnya industri software raksasa, belum menunjukkan sikap terbuka menghadapi perkembangan teknologi informasi di negara-negara berkembang.
Dalam kaitan ini, sangatlah tidak fair ketika sosialisasi HaKI hanya diarahkan pada target-target pembentukan kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan “illegal adoption” terhadap suatu produk intelektual, seperti pembajakan karya cipta, peniruan, penggandaan dan sebagainya. Seakan-akan undang-undang di bidang perlindungan karya intelektual hanya diarahkan kepada masyarakat pengguna karya intelektual. Ini berarti yang dilindungi hanya para pembuat karya intelektual pendahulu. Kesan ini tentunya tidak boleh terbentuk di masyarakat.
Masyarakat juga harus diberikan informasi lengkap mengenai batasan-batasan teknis seberapa jauh ia boleh melakukan pengembangan tanpa dianggap sebagai pelanggaran. Panduan-panduan teknis ini harus cukup dibuka, sebab kalau tidak, sosialisasi pada akhirnya hanyalah sebuah upaya menakut-nakuti masyarakat agar mendeg berkreasi. Bahkan lebih jauh akan terkesan sosialisasi hanyalah sebuah upaya ekploitasi terselubung atas masyarakat pengguna produk intelektual yang dibatasi hak-haknya sebagai “homo sapien” untuk bebas berkreasi.

(Tulisan di atas telah dimuat di Harian Bisnis Indonesia, edisi Rabu, 4 Juni 2003)